Jangan Tertinggal Tax Amnesty di Indonesia


Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini.

Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.

Apa itu Tax Amnesty/Pengampunan Pajak ?

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dalam segi pengampunan pajak ini ada tiga segi pokok yang butuh lebih dahulu perlu untuk diketahui, karna tiga segi itu juga akan terkait segera dengan penyelesaian amnesti pajak. Tiga segi itu tentang Harta, Hutang, serta Tebusan. Keterangan tiga segi tersebut diambil segera dari UU No. 11 Th. 2016 Mengenai Pengampunan Pajak.

Harta

Harta adalah akumulasi penambahan kekuatan ekonomis berbentuk semua kekayaan, baik berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang dipakai untuk usaha ataupun bukanlah untuk usaha, yang ada didalam serta/atau diluar lokasi Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 1 ayat 3). Jadi panduan pengisian bisa diliat pada PER-10/PJ/2016 dan berkaitan dengan poerubahannya di PER-07/PJ/2016.

Utang

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum juga dibayar yang terkait dengan pencapaian harta (Pasal 1 ayat 4).

Uang Tebusan

Uang tebusan adalah beberapa uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk memperoleh Pengampunan Pajak. (Pasal 1 ayat 7)

Apa Keuntungan Turut Tax Amnesty?

Fasilitas

Ada banyak Keuntungan ikuti Tax Amnesty, Harus pajak juga akan memperoleh sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakannya, seperti tercantum pada UU Nomor 11 Th. 2016 pasal 11 yang menyebutkan kalau :

1. Penghilangan pajak terutang yang belum juga diterbitkan ketentuan pajak, tidak dikenai sangsi administrasi perpajakan, serta tidak dikenai sangsi pidana di bagian perpajakan, untuk keharusan perpajakan dalam masa pajak, sisi th. pajak, serta th. pojak, s/d akhir th. pajak paling akhir.
2. Penghilangan sangsi administrasi perpajakan berbentuk bunga, atau denda, untuk keharusan perpajakan dalam masa pajak, sisi th. pajak, serta th. pojak, s/d akhir th. pajak paling akhir.
3. Tidak dikerjakan kontrol pajak, kontrol bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana di bagian perpajakan, atas keharusan perpajakan dalam masa pajak, sisi th. pajak, serta th. pojak, s/d akhir th. pajak paling akhir.
4. Penghentian kontrol pajak, kontrol bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana di bagian perpajakan, dalam soal harus pajak tengah dikerjakan kontrol pajak, kontrol bukti permulaan serta penyidikan tindak pidana di bagian perpajakan atas keharusan perpajakan s/d akhir th. pajak paling akhir.

Keamanan

Seperti yang disibakakan oleh Ayah Ken Dwijugiasteadi pada situs liputan6. com pemerintah menanggung keamanan data WP atau peserta tax amnesty. Dia menerangkan, formulir mengajukan permintaan tax amnesty ataupun data yang lain memakai barcode, tanpa ada nama si pemohon.

Nama pemohin ditutup rapat-rapat hingga benar ditanggung kerahasiaanya. ” Semuanya yang daftar akan tidak ada jati dirinya, semuanya gunakan barcode, jadi ada yang manual, on-line, softcopy semuanya dapat daftar di DJP. Jadi ketika memajukan permintaan masih tetap ada nama, demikian di KPP serta diklik NPWP, nama ditutup barcode, hingga untuk pemrosesan data setelah itu akan tidak ada nama. Kalau tercecer juga, tak ada yang tahu miliki siapa, jadi begitu aman “.

Hal semacam ini menghindar kebocoran data ataupun info peserta tax amnesty. Bila hingga berlangsung bobolnya data-data itu, pegawai DJP juga akan diganjar hukuman 5 th. penjara. ” Gunakan barcode ini maksudnya juga melindungi rekan-rekan DJP karna sanksinya berat 5 th. penjara, ”

Perlu untuk diketahui kalau Tax Amnesty sifatnya memiliki limit saat yang sudah ditetapkan serta mempunyai sifat Voluntary Declaration yakni harus pajak diberi kewenangan untuk mendeklarasikan pendapatan terkena pajaknya atau mungkin dengan kata beda harus pajak diberi kewenangan membayar atas keharusan pajak yang belum juga terbayar. Sarana ini bukan sekedar berlaku untuk perusahaan – perusahaan yang besar/makro namun termasuk juga entrepreneur mikro, menengah, serta orang pribadi.

Sarana Tarif

Harus pajak dapat juga memakai sarana tarif yang sudah ditentuakan sesuai sama masa periode. Untuk harus pajak yang lebih awal ikuti Tax Amnesty jadi juga akan memperoleh tarif yang lebih kecil hingga memperoleh keuntungan sekali lagi dari Tax Amnesty. Sumber: http://www.siamplop.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *