Sri Mulyani Berani Jamin Data Kartu Kredit yang Diintip Pajak Aman

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebutkan, pelaporan data para nasabah pemegang kartu kredit alias pajak intip data kartu kredit baru bisa dilakukan pada April 2019.

Berkaitan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Ditjen Pajak juga akan melindungi benar berkaitan dengan kerahasiaan data beberapa orang-orang pemegang kartu credit.

Bahkan juga, Ditjen Pajak akan lakukan sosialisasi berkaitan ketentuan itu.

” Bila data data ini kita selalu jagalah kehati-hatian serta kerahasiaannya, comply dengan AEoI itu kan ditata sesuai sama perintah UU. PMK kita kerjakan serta sosialisasi dikerjakan oleh Ditjen Pajak, ” kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Dia mengatakan, sosialisasi yang dikerjakan Ditjen Pajak ini sebagai bentuk implementasi PMK Nomor 228 Th. 2017.

” Pokoknya kita juga akan kerjakan dengan bertahap supaya dunia keuangan dapat mengerti serta tidak berasumsi ini satu beban, ” tutup dia.

Baca juga: kurs dollar hari ini.

Di ketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan lakukan kontrol kepatuhan pajak beberapa pemegang kartu credit. Nanti, pemerintah juga akan memohon perbankan untuk memberi data transaksi kartu credit nasabah semasing.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkap, sekarang ini Ditjen Pajak masih tetap lakukan perbincangan dengan pihak berkaitan ‘mengintip’ data kartu credit ini.

” Itu masih tetap masih bicara dengan tehnis dengan Perbanas serta Himbara, kan masih tetap lama April 2019, ” kata Robert di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Nanti, DJP juga akan memakai mekanisme threshold dengan kata lain batas atas serta batas bawah nilai transaksi yang dipantau. DJP cuma juga akan memonitor nasabah dengan transaksi Rp 1 miliar ke atas. DJP cuma juga akan memonitor nasabah dengan transaksi Rp 1 miliar ke atas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *